Penggabungan‌ ‌Kemenristek‌ ‌dan‌ ‌Kemendikbud‌

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana isi surat tersebut berkaitan dengan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta rencana untuk pembentukan Kementerian Investasi. 

Atas surat ajuan dari presiden tersebut, DPR pun menyetujuinya. Hal ini terlihat pada Rapat Paripurna DPR yang telah dilaksanakan pada Jumat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Persetujuan ini berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Dilansir dari cnnindonesia.com, dalam surat tersebut Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) demi menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Baca Juga : The Real PSBB Karena Banjir di Kota Semarang

Surat tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) oleh DPR pada hari Kamis. Sesuai dengan rapat tersebut, terbentuklah pembahasan seklaigus penyepakatan mengenai dua poin.

Poin yang pertama yaitu penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek. Poin yang kedua yakni pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. 

Kebijakan pemerintah tersebut tentunya tidak serta merta disetujui oleh semua pihak. Sebab, dikutip dari medcom.id, Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto memberikan penilaian terhadap keputusan tersebut. Peleburan Kemenristek dalam Kemendikbud ini dinilai merupakan langkah mundur.

Kedua kementerian ini jika digabungkan tidak akan bisa bekerja secara efektif. Mulyanto mengatakan bahwa jika kedua kementerian ini digabung menjadi satu, tugas dan fungsi dari kedua kementerian ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal.

Simak Juga : Desain Istana Negara Baru Dikritik Beberapa Pihak

Dirinya menambahkan jika pemerintah tidak bisa melihat pengalaman yang sebelumnya, dimana penggabungan fungsi Pendidikan Tinggi dengan Riset dan Teknologi dalam bentuk Kemenristek-Dikti, kemudian penggabungan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Peleburan dua kementerian ini akan menyebabkan perumusan kebijakan serta koordinasi Ristek semakin tenggelam karena persoalan pendidikan dan kebudayaan yang banyak. Terkait koordinasi juga akan semakin rumit, sebab melibatkan berbagai kelembagaan antara Kemendikbud, Ristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah naungan Ristek.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *